Optimisme menyambut Penurunan Emisi

: 2010-02-22 11:08:51

“Cina dan India adalah Negara-negara yang kuat dalam negosiasi. Indonesia perlu melakukan pendekatan yang intensif dengan kedua Negara tersebut agar keduanya bisa juga memiliki satu pandangan yang sama dengan Indonesia,” kata Liana.

Sementara Agus Purnomo, Sekretaris Harian DNPI mengatakan bahwa ada banyak upaya nyata dari Indonesia dalam mengupayakan legally binding mengenai penurunan emisi di dunia. Dan itu dilakukan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga melalui jalur diplomasi. Di dalam negeri, setiap program kerja kementerian harus menggambarkan program yang mampu membawa kontribusi nyata penurunan emisi di bidang-bidang yang dibawahi oleh kementerian tersebut.

“Program tersebut bukan hanya kerjanya tetapi juga dari segi biaya bisa terjangkau serta terukur kinerjanya,” tambah Agus

Selanjutnya Agus yang biasa disapa Pungki juga menyampaikan di luar negeri atau upaya diplomasi Indonesia akan melakukan upaya out of the box yang dapat meningkatkan trust  dari para pendonor. Selain itu masih perlu mengupayakan kekuatan dan persamaan persepsi di tingkat regional.

Masalah yang akan timbul di Indonesia justru pada tiga komponen yaitu peraturan, sistem dan perangkat kebijakan yang akan saling berbenturan. “Sehingga upaya perbaikan diperlukan untuk ketiga komponen tersebut,” tambah Pungki.

Dari sisi Keilmuan, Peneliti senior ICRAF Meine Van Noordwijk menggaris bawahi bahwa masalah terbesar adalah tentang deskripsi land use.  “Banyak deskripsi tentang hutan dan kawasan hutan, mana yang harus dipakai dan kemudian bagaimana mengaplikasikan program untuk penurunan emisi masih banyak diperdebatkan,” kata Meine.

Sedangkan dalam aplikasinya, Peneliti senior CIFOR Daniel Murdiyarso menerangkan tentang bagaimana mitigasi lebih banyak digaungkan dibandingkan adaptasi. “Perlu ada link antara keduanya.  Adaptasi dalam hal ini dilihat dalam isu pembangunan. Apapun kebijakan yang akan dibuat semuanya harus didasarkan pada knowledge base,” kata Daniel.
Sedangkan jika dilihat dari sisi sosial, Abdon Nababan, Sekjen AMAN menggambarkan isu perubahan iklim dipandang berbeda. “ Ada yang melihat sebagai isu lingkungan, isu pembangunan dan isu hak asasi,” kata Abdon.

Masyarakat Adat, baik yang hidup di pesisir maupun di hutan, merupakan objek utama yang rentan terhadap efek perubahan iklim. Padahal dengan sistem turun temurun yang dimiliki, masyarakat adat sudah memiliki sistem dalam memproteksi wilayah adatnya. Yang kemudian dibutuhkan adalah sistem proteksi agar mereka tetap bisa melindungi wilayah adatnya.

“Tanggung jawab pengurangan emisi adalah tanggung jawab mereka yang menyumbangkan emisi karbon terbesar (AS dan Negara industry lainnya). Karena itu upaya untuk mengingatkan Negara-negara tersebut untuk menunjukkan upaya konkrit dalam menyediakan dana untuk program penurunan emisi harus terus digaungkan,” tegas Abdon.

Bagaimana dengan suara di daerah? Sekretaris Green Aceh Ilarius Wibisono mengingatkan agar REDD jangan dipakai sebagai komersialisasi jenis baru. “REDD juga bukan alasan untuk menghambat pembangunan. REDD adalah satu jenis jasa perlindungan ekosistem yang bisa bermanfaat bagi masyarakat,” kata Ilarius.