FKKM-- Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan meminta semua pihak turut membantu terealisasinya LoI (Letter of Intent) atau kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Norwegia terkait pengurangan Emisi Gas Karbon Rumah Kaca dari Deforestrasi dan Degradasi Hutan.
Banda Aceh, Kompas - Masyarakat
adat yang tinggal di sekitar hutan atau memiliki ketergantungan hidup
pada hasil hutan dijanjikan keuntungan dari skema Reducing Emissions
from Deforestation and Forest Degradation dalam bentuk dana hasil
penjualan karbon.
Selama empat hari Forum
Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) mengadakan training dan
workshop yang dihadiri oleh pendamping dari faswil FKKM. Acara
diselenggarakan sejak 22-25 Maret 2010, di Gadog, Bogor. Tujuan
diselenggarakannya training ini adalah untuk mendiskusikan tantangan
perubahan iklim yang dihadapi masyarakat dan pilihan-pilihan
strategi yang bisa dikembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut,
merefleksikan pengalaman pendampingan kehutanan masyarakat di lokasi
dampingan masing-masing dikaitkan dengan tantangan perubahan iklim,
mendiskusikan draft Panduan untuk Pendamping Laboratorium Kehutanan
Masyarakat dan Perubahan Iklim, serta menyusun rencana tindak lanjut.
Perubahan iklim adalah
isu nyata yang dihadapi oleh dunia tempat kita tinggal saat ini.
Kehutanan masyarakat digadang-gadang sebagai salah satu upaya yang
bisa berkontribusi dalam sebuah skema perubahan iklim yang disebut
REDD+ (Reduction of Emissions from
Deforestation and Forest Degradation plus). Karena
kontribusi itulah para penggiat KM (kehutanan masyarakat) baik
fasilitator maupun pihak pemerintah dan LSM perlu membagi pemahaman
dan pengalaman mengenai isu perubahan iklim.
Optimisme Indonesia bisa berkontribusi dalam penurunan emisi Karbon sebesar 26%, adalah salah satu modal utama menuju ke arah sana. Hal tersebut tercermin dalam sebuah diskusi yang dihadiri oleh pakar-pakar dalam isu perubahan iklim. Staf Ahli Menteri Bidang Global Environmental Affairs and International Cooperation KLH, Liana Bratasida, mengatakan selain optimisme kita juga harus mempunyai posisi kuat dalam negosiasi.
Dari mana datangnya kayu yang nongkong di Malaysia?. Departemen perindustian menyebutkan, kayu itu datang dari Indonesia yang memang rajin mengekspor kayu illegal ke negeri itu. Tiap tahunnya bisa mencapai 10 juta m3.
Oleh Iwan Kurniawan (WATALA )
Sumber : Warta FKKM Vol 3 No. 5 Mei 2000
HUTAN Kemasyarakatan (HKM) sebagai salah satu instrumen kehutanan produk pemerintah yang dituangkan dakam SK Menhutbun. No. 677/kpts-II/1998, sering diklaim sebagai model k
Salah Paradigmanya
Sumber Warta FKKM Vol 3 No. 5 Mei 2000
HKm tidaklah bisa disejajarkan dengan Community Forestry; karena HKm, sesungguhnya tidak beda dari HPH dan HTI. Hal itu tercermin dari adanya terminologi “pengusahaan†dan aza
Kerusakan hutan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini Indonesia sedang mengalami kehilangan hutan tropis yang tercepat di dunia. Laju defo-restasi yang sedang terjadi sekarang ini tidak kurang dari 2 juta hektar per tahun, atau dua
Bencana alam bisa murni disebabkan karena gejala alam tapi dapat pula terjadi karena prilaku manusia. Namun yang lebih penting dari persoalan itu adalah adanya komitmen pemerintah dalam menangani masalah tersebut.
Sebagai forum multipihak, FKKM berperan dalam mempertemukan banyak pihak—secara adil dan dialogis—dalam merumuskan kepentingan bersama terhadap sumberdaya hutan nasional. FKKM mendukung adanya keadilan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
Mereka duduk lesehan dan bersahaja. Diantara mereka ada kalangan akademisi, penggiat LSM, anggota DPR, hingga menteri. Suasana cair dan akrab, penuh canda dan tawa. Walaupun sesekali diiringi perdebatan sengit yang membuat dahi berkerut, atau dag dig dug
Akhir April lalu, tepatnya 28-30 April 2003, FKKM melakukan Rakernas di Jakarta. Rakernas ini dimaksudkan untuk merumuskan bentuk program multipihak yang relevan dalam menghadapi perubahan kehutanan ke depan.
Memasuki akhir tahun 2004, banyak dinamika yang dilalui FKKM. Hal yang mengemuka dalam perjalanan selama satu tahun terakhir adalah kurangnya gebrakan FKKM dalam mempengaruhi kebijakan kehutanan nasional. Banyak faktor yang mempengaruhi keadaan ini. Selai