HTR Butuh Komitmen Pemda
: 2010-07-21 14:12:03
Jakarta, Kompas- Menteri Kehutanan Zulkilfi Hasan kembali mengingatkan bupati agar turut mendukung pengembangan hutan tanaman rakyat.
Dukungan terhadap program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan dan menggerakan perekonomian riil.
Demikian disampaikan Menhut sesuai menandatangani kerja sama program menanam dengan Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Dave Akbarsyah Fikarno Laksono di Jakarta, Selasa (20/7).
Menhut telah menerbitkan surat keputusan pencadangan hutan tanaman rakyat (HTR) seluas 583.400 hektar di 90 kabupaten di 26 provinsi.
Namun, bupati yang memanfaatkan cadangan tersebut dan mengusulkan penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTR baru seluas 42.647 hektar. Kelompok tani, koperasi, atau perseorangan pemegang izin berhak mengelola lahan HTR selama 60 tahun dan dapat diperpanjang 35 tahun.
Lahan itu tidak boleh diwariskan, diperdagangkan, diagunkan kepada bank, dan dibersihkan. Masyarakat wajib menanam pohon dan dapat memanfaatkan lahan secara tumpang saridan peternakan untuk kebutuhan ekonomi jangka pendek mereka.
Program HTR sudah berjalan baik di Jawa Tengah dan Jawa Timur berkat industri pengolahan yang tumbuh subur dan dukungan pemerintah daerah. bahkan, masyarakat menanami lahan persawahan mereka dengan pohon sengon karena lebih menguntungkan daripada padi.
Petani sengon di Kabupaten Probolinggo, jawa Timur, bisa memperoleh penghasilan sampai Rp 100 juta per hektar saat panen tanaman berusia lima tahun.
pola ini juga diterapkan petani HTR di Kabupaten Tanah Laut, kalimantan Selatan. Mereka menanam mahoni dan karet serta memanfaatkan areal HTR mereka untuk penggemukan sapi.
Kelambanan pemda mendukung program HTR juga dirasakan di Aceh Tamiang, Nanggroe Aceh Darussalam. Anggota Komisi A DPRD Aceh Tamiang, Lukmanul Hakim, meminta pejabat daerah lebih reponsif menyambut program pemerintah pusat yang berorientasi mengembangkan perekonomian rakyat. (HAM)
Kompas, 21 Juli 2010
