Catatan redaksi:
Pada Tanggal 28-29 Maret 2010, FKKM memperoleh undangan untuk menghadiri GACF (Global Alliance of Community Forestry) Regional Workshop, dengan tema Penguatan Jaringan KM di Asia (Strengthening CF Networks & Federation in Asia). Anggota Dewan Pengurus Nasional, Muayat Ali Muhshi berangkat ke Bangkok sebagai perwakilan FKKM.
Wito, Seorang remaja berusia 17 tahun tidak pernah bermimpi akan duduk di kursi pesakitan atas dakwaan pencurian dua pohon pinus milik Perhutani Banyumas Timur. Warga Desa Panusupan, kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas tersebut terancam hukuman 10 tahun atas perbuatannya.
Pada 26 Mei 2010 di Gedung Government Guest House Oslo - Norwegia dilakukan penandatanganan LoI (Letter of Intent) atau kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Norwegia terkait pengurangan Emisi Gas Karbon Rumah Kaca dari Deforestrasi dan Degradasi Hutan. Penandatanganan dilakukan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia Erik Solhein. Disaksikan dua kepala pemerintahan, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg. Dengan LoI tersebut, Indonesia akan mendapatkan hibah 1 miliar dollar Amerika Serikat untuk melakukan pengurangan emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan di Indonesia.
Perubahan iklim adalah fakta, meski nuansa politis akan selalu mengiringi isu ini, tetapi fakta bahwa hal ini mengancam kita semua, suka tidak suka dan mau tidak mau harus diterima dan bersama mempersiapkan agar generasi mendatang dapat merasakan bumi yang lebih baik.
Isu nyata yang tengah menghantui dunia adalah pemanasan global. Hal ini menjadi perhatian karena berdasarkan millennium ecosystem assessment, 2005, pemanasan global menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Tersebutlah kisah Yunani kuno, seorang pemuda bernama Narcissus begitu mengagumi ketampanan wajahnya. Setiap hari, Narcissus hanya memandangi keindahan wajahnya sendiri lewat pantulan air danau. Dia jatuh cinta pada bayangan sendiri, sampai akhirnya Narcissus bunuh diri dengan menceburkan dirinya ke dalam danau
BANDUNG, KOMPAS - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan, prosedur perizinan PT Graha Rani Putra Persada untuk mengelola Taman Wisata Alam Tangkubanparahu di Kabupaten Bandung Barat dan Subang, Jawa Barat, belum lengkap. Izin prinsip pengelolaan perusahaan itu belum disertai rekomendasi dari Gubernur Jabar.
Nusa Dua, Kompas-- Ditengah kompleksitas persiapan dan penerapannya, Indonesia optimistis bisa merealisasikan konsep pengurangan emisi dari deforestrasi, degradasi hutan, konservasi stok karbon dari hutan, serta peningkatan stok karbon dari hutan.
Palangkaraya, Kompas- Taman Nasional Sebangau di Kalimantan Tengah hingga saat ini banyak yang rusak parah. Dari 66.000 hektar luas hutan rawa gambut yang rusak di Taman Nasional Sebangau, ternyata yang direhabilitasi hanya 850 hektar atau kurang dari 2 persen. Parahnya kerusakan tersebut terjadi akibat penebangan liar, kebakaran, dan hak pengusahaan hutan sebelum ditunjuk sebagai taman nasional pada 19 Oktober 2004.
DENPASAR, KOMPAS.com- Wakil Presiden Boediono mengatakan, pemerintah berkomitmen akan terus menambah dana riset lingkungan untuk memberdayakan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut disampaikannya pada pembukaan simposium internasional Association for Tropical Biology and Conservation atau ATBC 2010, Selasa (21/7/2010) sore.
VIVAnews - Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat menyarankan agar perusahaan kehutanan terutama yang bergerak di sektor kertas dan bubur kertas, menghadapi tudingan berbagai LSM internasonal, kalau memang mereka tidak melakukan kesalahan.
Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi tengah menyiapkan perubahan status dua kawasan hutan di Simanau, Kabupaten Solok, Sumatera Barat seluas 3.000 hektar dan Simancung, Kabupaten Solok Selatan seluas 900 hektar menjadi hutan nagari.
JAKARTA, KOMPAS.com - Sangat disayangkan kalau masih ada orang yang berpikiran bahwa hutan hanyalah sekadar tegakan pohon. Pasalnya, di antara pohon-pohon yang ada di hutan terdapat sebuah ekosistem dengan keanekaragaman hayati yang unik baik di atas permukaan maupun di bawah tanah.
PADANG, KOMPAS.com - Gugatan terhadap pemegang hak penguasaan hutan (HPH) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat harus dilakukan menyusul tidak dilaksakannya kewajiban untuk kembali melakukan penanaman kayu dan menjaga keanekaragaman hayati dalam kawasan penebangan.
Direktur LBH Padang, Vino Oktavia, Minggu (11/7/2010) di Padang mengatakan gugatan itu mesti dilakukan oleh pemerintah pusat mengingat izin HPH diberikan oleh Kementerian Kehutanan.
Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Khalid Saifullah mengatakan, gugatan kepada pemegang HPH yang tidak menjalankan kewajibannya melakukan penanaman kembali dan menjaga serta mengembalikan kawasan keanekaragaman hayati bisa disebut sebagai tanggung gugat.
Ia mengatakan, dalam hal ini pemerintah yang diwakili Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan di daerah juga bisa digugat perannya karena tidak menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Jakarta, Kompas - Greenomics Indonesia mendesak Greenpeace membuka ”dokumen rahasia” yang dijadikan rujukan Laporan Greenpeace berjudul ”How Sinar Mas is Pulping the Planet”.
Jakarta, Kompas - Dewan Pertimbangan Presiden telah selesai menggodok draf peraturan presiden tentang moratorium lahan gambut dan hutan alam. Dalam draf tersebut, kebijakan jeda atau moratorium izin alih fungsi kawasan gambut dan hutan alam diusulkan berjangka lima tahun.
Jakarta, Kompas - Greenpeace, organisasi kampanye lingkungan hidup independen, memublikasikan laporan yang menyatakan Asia Pulp and Paper, industri pulp dan kertas anak perusahaan Sinar Mas Group, merusak hutan Sumatera, Selasa (6/7). Greenpeace menyerukan pemboikotan atas produk Asia Pulp and Paper karena menganggap produk Asia Pulp and Paper dihasilkan dengan membalak hutan alam dan membongkar lahan gambut.
Jakarta, Kompas - Untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam melakukan moratorium lahan hutan primer dan hutan gambut menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit, Kementerian Kehutanan akan mempersiapkan dua peraturan pemerintah.
